Rakor yang diselenggarakan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia tersebut membahas kesiapan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan KDKMP sebelum memasuki tahap operasional. Sekda didampingi Staf Ahli Bupati, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, serta kepala perangkat daerah terkait, diantaranya DKUKM, DPMD, DPU, Disperkim, dan bagian Administrasi Pembangunan.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementrian Koperasi RI Dr. Ir. Herbert Siagian, M.Sc, menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik maupun administrasi sebelum gerai KDKMP dioperasionalkan.
Secara nasional, terdapat sekitar 37.000 titik pembangunan fisik gerai KDKMP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh tim verifikator di daerah untuk memastikan kondisi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
"Kami menargetkan pada akhir September atau awal Oktober mendatang, gudang gerai yang pembangunannya telah mencapai 100 persen sudah dapat beroperasi penuh,"ujarnya.
Herbert juga menjelaskan bahwa proses verval mencakup sejumlah aspek, mulai dari kondisi fisik bangunan, kesesuaian dokumen administrasi, kelengkapan peralatan pendukung, hingga penetapan status kelayakan gerai untuk dioperasionalkan.
"Proses verval ini bertugas memastikan fakta kondisi fisik bangunan di lapangan, kesesuaian dokumen, kelengkapan peralatan pendukung, hingga menetapkan status kelayakannya untuk segera beroperasi,"jelasnya.
Menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melakukan koordinasi antar perangkat daerah terkait guna mendukung kelancaran proses verifikasi dan validasi pembangunan gerai KDKMP di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memastikan proses verval berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan data yang akurat mengenai kesiapan sarana dan prasarana KDKMP. Selanjutnya, hasil verifikasi menjadi bagian dari tahapan persiapan operasional koperasi sehingga dapat mendukung penguatan aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
(Ade Irawan)
