Bogor Kota(TAMPAHAN.COM)Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPPBR) menilai polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Bogor telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Berbagai keluhan masyarakat terkait proses SPMB menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif biasa. KPPBR menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II, harus bertanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan transparan, objektif, dan bebas dari dugaan praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu.
KPPBR menegaskan bahwa apabila berbagai persoalan yang terjadi dalam SPMB dibiarkan tanpa evaluasi dan tindakan tegas, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi masa depan pendidikan di Jawa Barat.
"JANGAN KORBANKAN MASA DEPAN ANAK DEMI KEPENTINGAN SEGELINTIR ORANG"
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh dijadikan arena permainan kekuasaan, kepentingan politik, maupun praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
"Ketika masyarakat mempertanyakan integritas SPMB, pemerintah tidak boleh diam. Jangan korbankan masa depan anak-anak Kota Bogor demi kepentingan segelintir orang. Pendidikan bukan ruang untuk titipan, pendidikan adalah hak rakyat."ucapnya kepada medis tgl (16/6/2026).
Menurut KPPBR, kegaduhan yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB merupakan bukti bahwa sistem pengawasan dan pengendalian belum berjalan optimal.
DESAK GUBERNUR DEDI MULYADI TURUN TANGAN KPPBR mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengambil langkah konkret dengan:
Mengevaluasi secara menyeluruh kinerja KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat.
Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan.
Melakukan evaluasi terhadap seluruh Kepala SMA Negeri di Kota Bogor.
Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
Menjamin tidak adanya praktik titipan, intervensi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru.
AKSI DAMAI PEDULI PENDIDIKAN
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, KPPBR bersama elemen masyarakat akan menggelar aksi damai:
📍 Kantor KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat
📅 Rabu, 17 Juni 2026
🕘 Pukul 09.00 WIB
Aksi ini merupakan seruan moral kepada seluruh pemangku kepentingan agar mengembalikan marwah pendidikan sebagai instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sebagai sarana melayani kepentingan kelompok tertentu.
KPPBR: PENDIDIKAN HARUS BERPIHAK PADA KEADILAN, BUKAN KEKUASAAN
KPPBR mengajak seluruh masyarakat, orang tua siswa, mahasiswa, aktivis, dan pemerhati pendidikan untuk bersama-sama mengawal proses SPMB agar berlangsung jujur, transparan, dan berkeadilan.
"Jika pendidikan sudah kehilangan keadilan, maka negara sedang mempertaruhkan masa depan generasinya sendiri."
Redaksi masih berupaya menghubungi Gubernur Jawa Barat, Kepala Disdik Jabar, dan Kepala KCD Wilayah II untuk konfirmasi dan hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. Ruang redaksi terbuka 24 jam bagi semua pihak terkait.
HIDUP PENDIDIKAN YANG BERSIH!
TOLAK PRAKTIK TITIPAN DALAM SPMB!
EVALUASI KCD WILAYAH II DAN SELURUH KEPALA SMAN KOTA BOGOR!.
