TAPUT - TAMPAHAN.COM BUMDES SARIBU RAJA JAYA DI DUGA MENGALAMI KERUGIAN 70JT
DIRUT BUMDES TIDAK MAU DI KONFIRMASI TERKAIT KERUGIAN.
"ADA APA" atau "APA ADA?
Kerugian yang dialami oleh BUMDes Saribu Raja Jaya Desa Sakkaran Kecamatan Siatas Barita menjadi viral dimedia, faktanya hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Rotua Lubis sebagai Direktur BUMDes Saribu Raja Jaya terkait hal tersebut.
Bumdes Saribu Raja Desa Sakkaran Kecamatan Siatas Barita menjadi sorotan beberapa media yang ada di Tapanuli Utara.
Dalam hal ini media Tampahan pos mengklarifikasi berita ini kepada Direktur BUMDES atas nama Rotua Lubis.
Tim media mempertanyakan,apakah ternak ayam yang di kelola sampai saat ini,apakah dari untung kegiatan atau dari pagu yang di terima?.
Sampai berita ini diterbitkan Dirut BUMDES belum memberikan jawaban.
Sesuai dengan rilis berita dari beberapa media,belum ada jawaban dari Direktur BUMDES SARIBU RAJA.
berikut pernyataan dari beberapa media yang sudah klarifikasi:
" Uang yang dikelolah oleh BUMDes Saribu Raja Jaya bukanlah uang warisan dari orangtuanya atau nenek moyangnya, itu adalah uang negara. Uang dari pajak masyarakat. Jadi harusnya kalau ada rekan-rekan media atau LSM dan masyarakat yang ingin bertanya terkait hal itu, harusnya Rotua Lubis selaku pengguna anggaran bisa koperatif bukan membangun Opini yang aneh-aneh diblok abal-abal itu. Harusnya dia bisa belajar menulis yang baik dan benar, rajin membaca agar wawasan lebih luas. Agar dia ngerti dan paham tentang pengelolaan keuangan negara. Kalau jurus-jurus begitu!!! lagu lama itu.! Sepertinya Ada Saos didalam Kacang!!" ujar Timbul Simanjuntak salah satu pemerhati BUMDes di Kabupaten Tapanuli Utara. (14 Juni 2026)
Timbul Simanjuntak juga mengatakan bahwa dirinya sebagai insan Pers punya itikad baik mengkonfirmasi terkait kerugian yang ada di BUMDes Saribu Raja Jaya,
" Kalau ada oknum yang mengaku wartawan meminta uang maka itu adalah merupakan pungli, harusnya dia jelaskan siapa orangnya dikasih tunjuk bukti ke kita biar kita klarifikasi. Adakah oknum tersebut dari Tim kita. Duhh.. semakin dia bertindak aneh-aneh tidak menutup kemungkinan ada yang dia ingin tutupi terkait pengelolaan keuangan di BUMDes Saribu Raja Jaya." sambungnya.
Shcretshot Konfirmasi Ke Rotua Lubis, Mengalihkan Jawaban
Namun hal yang menjadi janggal dalam peliputan terkait pengelolaan di BUMDes Saribu Raja Jaya menurutnya, Rotua Lubis hingga kini belum bisa mberikan jawaban secara sederhana kerugian Rp.70juta itu kemana saja.
" Dari informasi yang kita dapat bahwa ternak ayam pedaging di Saribu Raja Jaya sudah ada kandang sebelumnya, dan sekarang lagi produksi, dan juga sebelumnya sudah 2 kali produksi. Pertanyaannya kemana kerugian Rp.70juta itu? Kan itu tinggal jawab saja! Kalau sudah dibindakan, ya bilang aja dibinda. Kan kelar!" imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Aris Pasaribu koordinator Investigasi dari DPD LSM LAPAN TIPIKOR SUMUT,
"Ini aneh bin ajaib, Ibu Rotua Lubis semakin berbelit terkait BUMDes Saribu Raja Jaya, tentu kita semakin curiga dan tertantang. Ditanya tentang anggaran jawabannya ngelantur dan berbelit, kami tunggu dikantor Desa bersama kepala desa alasannya sibuk ngurus ayam. Ehh malah dia sibuk giring opini aneh-aneh.!" ujar Aris Pasaribu.
Aris Pasaribu juga bersedia klarifikasi dan konfrontasi terkait tudingan dari Rotua Lubis terkait adanya pungli tersebut agar diklarifikasi.
" Siapa yang minta pasites dari Ibu Rotua Lubis, saya pastikan saya Aris Pasaribu dan Timbul Simanjuntak tidak pernah bicara kata UANG ke Ibu Rotua Lubis, itu saya jamin! Kami hanya minta konfirmasi dari beliau. Dan kalau hal ini tidak diklarifikasi oleh Rotua Lubis maka kita juga akan buat perhitungan." sambungnya.
Aris juga mengatakan, bahwa dalam hal ini pihak PMD dan Pemerintah Desa dan Kecamatan perlu mengevaluasi terkait kepengurusan BUMDes tersebut.
Selanjutnya tim media tampahan pos mempertanyakan terkait peternakan yang di kelola sampai 4x,apakah dari keuntungan atau dari pagu dana Ketapang?
Sampai berita ini di terbitkan Dirut bumdes
" Harusnya PMD, dan pemerintah Desa dan Kecamatan sudah bisa mengevaluasi hal ini, agar para pengurus BUMDes lebih hati-hati dalam mengelola keuangan Negara sebab itu.
Redaksi
