Bogor(TAMPAHAN.COM)Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama YUNITA MUSTIKA PUTRI, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, menuai sorotan masyarakat.
Data yang diumumkan resmi melalui elhkpn.kpk.go.id menunjukkan adanya lonjakan signifikan nilai kekayaan dalam kurun waktu relatif singkat.
Berdasarkan LHKPN saat awal menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2022, total harta yang dilaporkan sebesar Rp893.650.000. Nilai tersebut didominasi satu unit mobil Toyota Vellfire tahun 2016 senilai Rp840 juta serta kas Rp53 juta.
Pada laporan periodik 2022 yang disampaikan Maret 2023, total harta tercatat Rp892.304.504 relatif stagnan dibanding awal menjabat.
Namun, perubahan mencolok mulai terlihat pada laporan periodik 2023. Total harta melonjak menjadi Rp6.970.000.000. Kenaikan tersebut ditopang penambahan sejumlah aset tanah dan bangunan di Bogor, Bekasi, dan Palembang.
Lonjakan kembali terjadi pada laporan periodik 2024 yang disampaikan Januari 2025, dengan total harta mencapai Rp7.470.000.000.
Terakhir, dalam laporan periodik 2025 yang disampaikan 8 Januari 2026, total harta kekayaan tercatat sebesar Rp8.542.499.243. Aset tersebut meliputi lima bidang tanah dan bangunan senilai Rp6,9 miliar, satu unit Toyota Vellfire Rp600 juta, harta bergerak lainnya Rp600 juta, serta kas Rp426 juta.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, angkat bicara. Ia menilai lonjakan harta dari kurang dari Rp1 miliar menjadi lebih dari Rp8,5 miliar dalam rentang sekitar tiga tahun patut dicurigai.
“Secara administratif memang lengkap. Tapi publik berhak bertanya, apa faktor pendorong kenaikan harta yang sangat signifikan dalam waktu relatif singkat tersebut?” ujar Rizwan, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, transparansi bukan sekadar formalitas pelaporan. Ia menegaskan bahwa LHKPN harus dibaca secara kritis sebagai instrumen pengawasan publik.
“Dari Rp893 juta di awal menjabat menjadi Rp6,9 miliar hanya dalam satu tahun laporan periodik, ini bukan angka kecil. Kita bicara lonjakan miliaran rupiah. Publik tentu ingin tahu sumber pertumbuhan aset tersebut,” tegasnya.
Ia meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal pemerintah melakukan klarifikasi kepada publik.
“Kami tidak menuduh. Tetapi angka-angka ini berbicara. Dan angka sebesar itu tidak bisa dianggap biasa,” katanya.
Rizwan menegaskan, NGO Kabupaten Bogor Bersatu akan terus mengawal isu transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
"Jabatan adalah amanah. Kekayaan yang melonjak drastis dalam waktu singkat tentu menjadi perhatian publik. Transparansi total adalah kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.(TIM/RED)
