Menurut Sastra Winara, penataan kelembagaan merupakan bagian penting dalam memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap perangkat daerah bekerja efisien, adaptif, serta selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Bogor.
“DPRD sangat mendukung langkah Bupati dalam melakukan penataan kelembagaan. Ini bukan sekadar restrukturisasi, tetapi pembenahan menyeluruh agar birokrasi kita lebih tangguh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Sastra Winara
Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan RAPBD 2026, mengingat kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan akibat beberapa kebijakan baru pemerintah pusat.
Sebagaimana dijelaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto, sejumlah faktor yang mempengaruhi kemampuan fiskal daerah antara lain pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9 persen, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2026, serta kewajiban pembayaran gaji P3K guru yang kini harus dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
“Kondisi fiskal yang menantang ini harus kita hadapi dengan strategi dan kolaborasi kuat. DPRD akan mengawal agar setiap anggaran yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegas Sastra
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Bogor siap memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan efisiensi anggaran dalam setiap program prioritas daerah.
“Kita harus pastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif untuk pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Tantangan fiskal tidak boleh menghambat laju pembangunan Bogor,” tandas Ketua DPRD.
Langkah penataan kelembagaan dan optimalisasi RAPBD 2026 ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Bogor dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta kualitas pelayanan publik bagi seluruh warga
