INDRAMAYU, tampahan.com - Suhu politik di Indramayu, Jawa Barat memanas era kepemimpinan Bupati terpilih Lucky Hakim. Program 100 hari kerja justru di warnai deretan Aksi unjuk rasa serta sikap Arogansi kekuasaan dan kebijakan sepihak.
Belum lama ini Bupati Indramayu menyurati dua Partai Oposisinya yang menempati Aset milik daerah melalui Sekda Indramayu. Hal tersebut dinilai upaya perlawanan politik di tingkat Parlemen.
Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, membenarkan adanya surat pengosongan tersebut. Namun, ia mengingatkan Bupati Lucky Hakim untuk tidak melakukan tebang pilih.
"Santai saja, kita ikuti alurnya harus ada sistem keadilan, karena jika tidak, saya akan lawan dengan kekuatan politik kami di dewan (Parlemen)," tegas Sirojudin, mengisyaratkan perlawanan serius jika keadilan tidak ditegakkan.
Menurutnya, pengosongan itu adalah hak Pemkab Indramayu, namun sebagai masukan, sebenarnya pinjam pakai gedung kantor DPC PDIP ini masih sampai pertengahan tahun 2027.
"Saya ingatkan, jika kebijakan pengosongan tidak berkeadilan, kami tentu bergerak melakukan perlawanan politik lewat gedung dewan. Di Parpol masih ada gedung Golkar, PPP yang merupakan sama milik gedung aset Pemkab, dan masih banyak aset daerah berupa kendaraan dan gedung yang dipakai pihak lain. Ingat, kebijakannya harus memenuhi keadilan," sindir Sirajudin.
Sebelumnya Pemda Indramayu menyurati FKJI (Forum Ketua Jurnalis Indramayu) yang menduduki Gedung GPI untuk segera dikosongkan. Perlu diketahui, Graha Pers Indramayu menjadi markas bagi puluhan organisasi pers dan jurnalis.
Belum selesai, kini menyasar ke gedung yang juga di duduki Plt Ketua DPRD Indramayu, H. Sirojudin, melalui Surat Perintah Pengosongan dengan Nomor 00.2.5/1861/BKAD yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Aep Surahman.
Tomsus
