OKU TIMUR TAMPAHAN.COM _Pemeriksaan Inspektorat terhadap sekolah tidak menghalangi wartawan melakukan konfirmasi terkait penggunaan anggaran sekolah.
.jpeg)
.jpeg)
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pemberitaan mengenai SDN 1 Tugu Harum, khususnya penggunaan Dana BOS tahun 2023-2025.
Sebelumnya, Kepala SDN 1 Tugu Harum, Budiyati, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan informasi tertentu terkait penggunaan anggaran merupakan privasi sekolah dan dirinya perlu meminta izin kepada atasan.
“Kalau soal privasi sekolah, saya tidak mau jawab, kami harus izin dulu ke atasan. Karena semua penggunaan anggaran sekolah sudah diperiksa Inspektorat,” ujar Budiyati.
Salah satu yang dikonfirmasi awak media adalah anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024-2025 yang berdasarkan data yang diperoleh media mencapai lebih dari Rp185 juta.
Sementara itu, awak media masih menemukan sejumlah sarana dan prasarana sekolah yang kondisinya memerlukan pemeliharaan. Kondisi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pencocokan dengan dokumen realisasi anggaran.
Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak memperoleh informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku. UU tersebut juga mengatur informasi yang wajib dibuka serta informasi yang dikecualikan.
Selain itu, PP Nomor 43 Tahun 2018 mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi.
Terpisah, Dinas Pendidikan OKU Timur hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. Berita sebelumnya telah diteruskan kepada Kabid Pendidikan Dasar, Edi Subandi.
Awak media juga mendatangi kantor Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi, namun hanya ditemui siswa PKL yang menyampaikan bahwa Edi Subandi sedang mengikuti Zoom Meeting.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan OKU Timur, maupun pihak terkait lainnya(TIM/RED)
