Anggaran TAMPAHAN,COM Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp4,4 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan sisanya bersumber dari pembiayaan.
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna mengatakan, arah kebijakan anggaran 2027 akan memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur, terutama untuk mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan
Pernyataan tersebut disampaikan Ade dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok masa sidang kedua tahun sidang 2026. Rapat tersebut membahas penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2027 di Aula DPRD Kota Depok, Senin (24/8/26)
Menurut Ade, pembenahan sistem transportasi publik yang terjangkau serta mampu menjangkau seluruh wilayah Depok perlu menjadi solusi jangka panjang. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menekan beban biaya hidup masyarakat.
Pembenahan transportasi publik yang murah dan menjangkau seluruh kawasan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya hidup masyarakat. Kalau terus ditunda, biaya yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan bisa semakin besar,” ujar Ade.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Depok tetap dituntut segera mengatasi kemacetan. Namun, penyelesaian persoalan lalu lintas tidak seharusnya selalu mengandalkan pelebaran jalan
Untuk jangka pendek, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD 2027. Sejumlah pekerjaan yang disiapkan antara lain pelebaran jalan serta penataan persimpangan di sejumlah titik yang dianggap membutuhkan penanganan
Selain persoalan transportasi, Ade juga menyoroti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurutnya, dana tersebut harus dapat dicairkan secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat
Ade menegaskan, pemanfaatan BTT harus dilakukan secara tepat dan adil. Dana tersebut semestinya digunakan untuk menangani kejadian mendesak, terutama musibah maupun bencana fisik yang membutuhkan respons cepat pemerintah daerah, bukan untuk menutupi kekurangan akibat perencanaan anggaran yang tidak optimal
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti tingginya beban transportasi yang harus ditanggung masyarakat Depok. Biaya transportasi warga disebut rata-rata mencapai sekitar Rp1,8 juta per bulan
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembenahan transportasi publik agar mobilitas masyarakat lebih efisien sekaligus mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga
