INDRAMAYU, tampahan.com – Transparansi dan independensi pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Indramayu kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini, sorotan tertuju pada paket proyek Rekonstruksi Jalan Juntinyuat – Pondoh tahun anggaran 2026 senilai Rp1.920.031.258,80 yang dimenangkan oleh CV Ana Lia.
Berdasarkan penelusuran melalui data kedinasan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta pencocokan spasial (tracking) di lapangan, ditemukan fakta bahwa alamat kantor CV Ana Lia tercatat berada di titik lokasi yang sama dengan rumah tinggal pribadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Golkar, Durosid.
Temuan ini memicu pertanyaan dari publik dan para pelaku jasa konstruksi di Bumi Wiralodra. Muncul dugaan adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) serta spekulasi mengenai proses pemenangan tender bernilai mendekati Rp2 miliar tersebut.
Penggunaan domisili perusahaan di aset milik pejabat publik dinilai tidak lazim bagi sebuah badan usaha profesional. Jika merujuk pada regulasi, Peraturan Tata Tertib DPRD dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi—khususnya Pasal 12 huruf i mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan—secara tegas melarang penyelenggara negara terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proyek yang bersumber dari APBD.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya praktik "pinjam bendera" atau penempatan nama Direktur hanya sebagai formalitas hukum (nominee), sementara pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner) disinyalir memiliki keterkaitan dengan oknum di parlemen yang memiliki fungsi budgeting (anggaran).
Situasi ini memicu desakan dari masyarakat agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemantauan demi memastikan proyek yang didanai uang rakyat ini bebas dari intervensi politik.
Merespons pertanyaan konfirmasi terkait independensi perusahaannya, Ade, Direktur CV Ana Lia, angkat bicara memberikan klarifikasi resmi sebagai hak jawab agar pemberitaan berimbang.
Pihak Direktur membantah keras adanya intervensi dari Anggota DPRD Indramayu, Durosid, maupun tuduhan bahwa kemenangan tender jalan tersebut telah dikondisikan. Ia menegaskan bahwa CV Ana Lia adalah badan usaha yang mandiri secara finansial dan operasional. Terkait status kantor yang berada di rumah tinggal anggota dewan tersebut, pihak direksi membeberkan alasan historis legalitas perusahaan.
"CV tersebut dibikin sudah lama, dari tahun sekitar 2002. Di sekitar tahun 2021, saya membeli CV tersebut," ujar Ade saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan alamat kantor di lokasi tersebut murni karena faktor administrasi masa lalu dan bukan karena adanya afiliasi khusus atau kepemilikan modal oleh anggota legislatif dalam proyek saat ini.
"Di titik lokasi (alamat) memang saya tidak rubah, karena nanti di beberapa aspek akan berubah (secara administrasi). Jadi, saya masih mempertahankan alamat yang lama," tambahnya.
Pihak CV Ana Lia juga memberikan jaminan kepada masyarakat Indramayu bahwa pengerjaan fisik Rekonstruksi Jalan Juntinyuat – Pondoh akan berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai spesifikasi kontrak teknis.
Upaya Konfirmasi Berulang Kali Belum Direspons
Demi menjaga keberimbangan informasi (check and balance), awak media telah berulang kali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indramayu guna meminta konfirmasi dan mengklarifikasi temuan ini langsung kepada yang bersangkutan, Durosid. Namun, hingga berita ini ditayangkan, politisi dari Fraksi Golkar tersebut masih belum bisa ditemui.
Pada beberapa kali upaya kunjungan ke gedung wakil rakyat tersebut, Durosid tidak berada di tempat. Pesan konfirmasi yang dikirimkan jurnalis melalui saluran komunikasi pribadi pun belum mendapatkan respons resmi.
Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Durosid jika sewaktu-waktu ingin memberikan pernyataan resmi atau hak jawab terkait polemik domisili kantor CV
