Sebelum sakit, Ibu Tunih masih bisa sedikit-sedikit membantu kebutuhan sehari-hari. Tapi pasca operasi, ia tak lagi kuat bekerja. Yang ada hanya biaya obat, makanan bergizi, dan kontrol kesehatan yang tidak murah.
Dulu, Ibu Tunih masih masuk dalam daftar penerima bantuan pangan dan layanan kesehatan dari pemerintah. BPJS-nya aktif, sembako datang tiap bulan, jadi beban keluarga sedikit ringan.
Tapi sejak 3 tahun terakhir, semuanya terhenti.
BPJS-nya tiba-tiba non-aktif.
Bantuan pangan, PKH, dan program jaringan pangan lainnya pun ikut hilang.
Entah kenapa datanya keluar dari DTKS, entah karena belum diupdate, entah karena ada kesalahan administrasi.
Yang jelas, sejak itu Ibu Tunih masuk dalam kelompok yang paling rentan: janda/lansia miskin ekstrem. Sementara penyakitnya belum sembuh total, ia harus bertahan tanpa jaminan kesehatan dan tanpa bantuan pangan.
Padahal, Pasal 34 UUD 1945 jelas bilang: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
Dan UU No. 13 Tahun 2011 juga mewajibkan negara hadir untuk mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Sekarang Ibu Tunih hanya bisa berharap ada uluran tangan—baik dari desa, dinas sosial, maupun pihak-pihak yang peduli—agar BPJS-nya diaktifkan kembali dan bantuan sosialnya bisa berjalan lagi. Supaya di sisa hidupnya, ia bisa berobat tanpa takut biaya dan makan dengan tenang.
Aceng
