Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor penting sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba ke depan. DPRD menekankan perlunya peningkatan monitoring budaya gotong royong di masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi kepala desa dan aparat desa yang tidak disiplin.
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan pengawasan dalam pengelolaan parkir, pengetatan persyaratan administrasi dan legalitas dalam pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur jaringan seperti Base Transceiver Station (BTS) dan layanan satelit Starlink guna mengatasi wilayah blankspot.
Di bidang literasi, DPRD meminta adanya pembinaan rutin dan bimbingan teknis bagi petugas perpustakaan desa untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen pengelolaan pustaka.
Camat juga diinstruksikan agar lebih intensif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
Tak hanya itu, DPRD menyoroti pentingnya pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan terarah, peningkatan pengawasan program, serta pengembangan teknologi informasi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pembangunan mal pelayanan publik juga menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sektor sosial dan kesehatan, DPRD merekomendasikan agar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera melakukan reaktivasi BPJS bagi warga yang dinonaktifkan, khususnya penderita
penyakit kronis.
Sementara itu,
peningkatan kualitas perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian, menyusul temuan Komisi C terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025 yang cukup besar di beberapa OPD.
Usai penyampaian rekomendasi, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas pelaksanaan rapat komisi dan kunjungan lapangan dalam rangka pembahasan LKPj.
Ia menegaskan bahwa seluruh catatan strategis yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan penting bagi Pemkab Toba dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rekomendasi ini akan menjadi masukan, evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang, dalam rangka mewujudkan Toba Mantap 2029,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pembahasan LKPj terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam pendampingan kunjungan lapangan maupun dalam pembahasan bersama perangkat daerah.
“Kiranya hal tersebut tidak mengurangi kemitraan yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toba, dan ke depan sinergi ini dapat terus ditingkatkan,” tutupnya.(GANTUR SINAPARR )
