Rapat tersebut dihadiri jajaran Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat se-Kabupaten Karawang. Agenda utama membahas kesiapan teknis, pengawasan wilayah, serta langkah antisipatif selama Ramadan hingga malam takbiran.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan implementasi Surat Edaran Bupati terkait operasional tempat hiburan malam, termasuk diskotik, yang diwajibkan tutup selama Ramadan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kekhusyukan ibadah dan ketertiban umum.
Para Camat diminta aktif melakukan patroli wilayah, khususnya pada waktu sahur, guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Pengawasan tersebut juga mencakup potensi gangguan ketertiban masyarakat selama bulan puasa.
“Untuk rekan-rekan Camat, kita cari solusi malam takbiran. Daripada takbir keliling yang tidak teratur, kita adakan lomba takbiran dan Pemda akan fasilitasi. Fokus pada solusi,” tegas Sekda.
Menurutnya, pendekatan solutif lebih efektif dibandingkan pelarangan semata. Pemerintah daerah akan memfasilitasi kegiatan takbiran yang tertib dan terorganisir agar tetap meriah tanpa menimbulkan gangguan keamanan.
Selain fokus pada pengamanan Ramadan, rapat juga menyinggung agenda strategis lainnya, yakni proses audit yang tengah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Inspektorat Daerah mengingatkan seluruh OPD untuk kooperatif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data dan dokumen selama audit berlangsung. Hal ini penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kabupaten Karawang.
Kabupaten Karawang menargetkan dapat mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Melalui briefing ini, Pemkab Karawang menegaskan komitmennya memastikan Ramadan dan Idul Fitri 1447 H berlangsung aman, tertib, serta tetap menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah di tengah meningkatnya aktivitas pemerintahan.
