Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Mendagri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tidak hanya di Sumut, sebagian besar Huntara di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyiapkan anggaran dan skema bantuan yang jelas, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan.
Adapun skema bantuan tersebut meliputi bantuan perbaikan rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta per rumah.
Sementara bagi warga yang kehilangan rumah akibat hanyut, pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan atau Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk perumahan.
“Saya minta pemerintah daerah kabupaten/kota mendata dan memvalidasi dengan jelas siapa saja yang berhak menerima bantuan. Harus spesifik dan transparan, karena ini uang negara,” tegas Tito Karnavian.
Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan secara simbolis bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang memilih tinggal di rumah kontrakan, sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk Rp15 ribu per hari per orang.
Sedangkan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menangani dampak pascabencana. Sejak akhir November 2025, ia mengaku telah turun langsung ke sejumlah lokasi pengungsian dan menjadikan penanganan pascabencana sebagai prioritas utama.
“Kami menyiapkan dukungan anggaran untuk membantu program pemerintah pusat, khususnya pembangunan hunian tetap. Jika belum tersedia lahan, Pemerintah Provinsi Sumut siap menyiapkannya melalui anggaran provinsi,” ujar Bobby.
Ia juga menyampaikan target Pemprov Sumut untuk mengosongkan seluruh posko pengungsian dan memindahkan warga terdampak ke hunian yang lebih layak dan nyaman, selambatnya pada pekan ketiga Februari 2026.
“Kami sudah sepakat, sebelum puasa atau paling lambat sebelum Hari Raya Idulfitri, tidak boleh lagi ada warga yang tinggal di posko pengungsian. Jika diperlukan, kita siap menyewa hotel bulanan agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi yang lebih baik,” ungkapnya.
Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu menyambut hangat kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Disamping itu, Bupati menyebutkan Huntara bukan sekadar bangunan fisik. Ini menjadi tempat anak-anak kembali belajar tanpa rasa cemas, ruang keluarga untuk berkumpul, serta simbol pemulihan psikososial setelah masa sulit.
Kehadiran hunian sementara ini juga membantu menjaga kesehatan lingkungan dan memastikan roda kehidupan tetap berputar sambil menunggu hunian permanen terwujud.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mendagri, Kepala BNPB dan seluruh jajaran pemerintah pusat. Ini membuktikan negara hadir dan meninggalkan pesan kuat bahwa di balik setiap bencana selalu tumbuh solidaritas.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah pejabat kementerian, pimpinan OPD Provinsi Sumut, dan unsur terkait lainnya.( Samsul Hasibuan )
.jpeg)