Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, memastikan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) terbaru yang mengatur mekanisme bantuan tersebut telah final dan siap diterapkan.
Ia menjelaskan, skema pencairan anggaran Rp1,5 miliar per desa itu pada prinsipnya sama seperti proses pengajuan bantuan keuangan infrastruktur desa Rp1 miliar yang pernah diberlakukan pada era Bupati Ade Yasin.
“Pengajuan dulu proposal. Desa mau mengajukan apa, kemudian dicek. Dicek nanti apakah jalannya itu sudah benar atau segala macam,” ujar Hadijana, Selasa, 2 Desember 2025.
Menurutnya, saat ini banyak pemerintah desa tengah memperbarui dokumen proposal karena masih menggunakan format dan acuan berdasarkan Perbup sebelumnya.
“Mereka masih mengajukan dengan angka yang lama. Tapi bulan ini Kepala Desa sedang bermusyawarah kembali untuk penyesuaian dengan angka tersebut,” jelasnya.
Hadijana menambahkan, Perbup baru memberikan ruang lebih luas bagi desa untuk mengusulkan berbagai jenis program. Tidak hanya infrastruktur, desa kini juga dapat mengajukan bantuan beasiswa, dukungan untuk madrasah, hingga program bantuan sosial lainnya.
“Kalau kemarin pemahamannya masih normatif, hanya untuk infrastruktur. Sekarang dengan perubahan Perbup yang baru, bisa untuk tadi, madrasah, beasiswa, bantuan sosial begitu juga infrastrukturnya,” imbuhnya.
Dengan selesainya Musdes dan pembaruan proposal, pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut untuk kebutuhan prioritas masyarakat pada tahun mendatang.
Ditempat yang berbeda, seperti dikutip dari media bogoronline, Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor 2020 sampai 2027. Utamakan peningkatan jalan dan drainase di aula desa belum lama ini.
Kepala Desa (Kades) Cileungsi Burhanudin mengatakan, Musyawarah Desa yang dilakukan saat ini membahas pentingnya pembangunan di wilayah. Berdasarkan usulan dari Rukun tetangga (RT), Rukun warga (RW), tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga lainnya untuk skala prioritas dan non prioritas.
“Karena berdasarakan usulan tersebut pasti ada yang harus diutamakan dahalu sesuai tingkat urgensi bagi kebutuh masyarakat,” ujarnya.
Masih Burhan sapaan akrab Kades menambahkan, berdasarkan ususlan dari masyarkat itu akan dirangkum guna diajukan ke Pemkab Bogor agar terlaksana apa saja yang menjadi kesepakatan dalam Mudes tersebut. Mulai dari prioritas pembangunan peningkatan jalan dan drainase serta pemberdayaan pelatihan dan peningkatan kapasitas.
“Semoga apa yang kita harapkan dalam Musdes ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar,” tambahnya(DAVI)
.jpeg)
