Berdasarkan keterangan salah satu warga, dana BUMDes semestinya digunakan untuk membangun unit usaha. Namun hingga kini, tak ada bangunan, laporan, maupun aktivitas ekonomi yang bisa dibuktikan. Publik pun bertanya-tanya: ke mana sebenarnya dana itu mengalir?
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari perangkat desa.
“Jika tidak mampu mempertanggungjawabkan dana tersebut, maka layak diproses secara hukum. Dana ini bukan milik pribadi, tetapi hak masyarakat.” ujarnya.
Skandal ini menjadi alarm keras bahwa pengelolaan dana desa di tingkat lokal masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kasus Desa Muara Bakti menjadi potret buram bagaimana uang negara yang seharusnya digunakan untuk mengangkat perekonomian rakyat desa, justru lenyap tanpa jejak dan kejelasan. Publik kini menanti: akankah ada keadilan, atau kasus ini kembali terkubur seperti banyak kasus korupsi desa lainnya?
Hingga berita ini diturunkan ketua Direktur Bumdes Desa Muara Bakti belum dapet dimintai keterangan resmi soal dana Bumdes yang diduga belum terealisasi(TIM/ACENG)
