tanggal 17/9 /2025
Sejak beberapa tahun lalu, program BUMDes Desa Pantai Bakti yang semula digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa itu kini mangkrak dan tak lagi berfungsi.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit
Warga kecewa atas kegagalan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes yang dibangun menggunakan dana desa tersebut.
Diketahui, bangunan yang awalnya difungsikan sebagai tempat usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat kini terbengkalai, dan tidak memberikan manfaat apapun bagi warga.
"Dulu mah setau saya, Bumdes di kelola buat usaha BRILink cuman sekarang mah uda gak berjalan lagi itu," kata salah satu warga.
Kegagalan pengelolaan ini menuai sorotan tajam publik, mengingat BUMDes seharusnya menjadi lembaga ekonomi desa yang mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Warga pun menuntut adanya akuntabilitas penuh dari pemerintah desa atas kondisi ini, termasuk transparansi penggunaan dana dan pelaporan kinerja BUMDes secara terbuka.
Keberadaan dan tata kelola BUMDes telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta diperkuat melalui Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan kegiatan BUMDes.
Pengabaian terhadap regulasi ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Ia pun berharap adanya audit independen terhadap keuangan dan kegiatan BUMDes Pantai Bakti, serta evaluasi kinerja aparat desa yang terlibat dalam pengelolaannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Desa Pantai Bakti belum memberikan keterangan resmi soal kondisi BUMDes yang terbengkalai. Masyarakat berharap pihak lnspektorat Kabupaten Bekasi, segera turun tangan untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius
( Aceng)
.jpg)