nhil,(TAMPAHAN.COM) Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan tajam. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terungkap fakta mengejutkan: DLHK tidak memiliki data jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Namun, perwakilan DLHK yang hadir, yakni sekretaris dinas, gagal memberikan informasi terkait jumlah perusahaan yang beroperasi di Inhil. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan lingkungan yang seharusnya menjadi tugas utama DLHK.
Penasehat PPWI, Darsani, mengecam keras lemahnya pengawasan DLHK terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menyoroti dampak buruk yang timbul akibat minimnya pengawasan, seperti kebun masyarakat yang terendam, jalan rusak akibat kendaraan bermuatan berat, serta pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan.
"Jika DLHK tidak tahu jumlah perusahaan di Inhil, lalu bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan? Ini menunjukkan ketidakbecusan dalam menjalankan tugas. Percuma ada DLHK jika hanya menerima laporan tanpa tindakan nyata. Kadis DLHK sebaiknya diganti dengan sosok yang lebih kompeten," tegas Darsani.
Ia juga meminta agar Bupati Inhil yang terpilih nanti segera mencopot Kepala Dinas DLHK dan menggantinya dengan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat.
Masyarakat pun berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan-perusahaan di Inhil bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang mereka timbulkan. Jika pengawasan terus dibiarkan lemah, penderitaan masyarakat akibat kerusakan lingkungan dipastikan akan semakin parah.
PPWI bahkan berencana untuk mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika perusahaan-perusahaan yang ada tetap membandel dan mengabaikan hak masyarakat.
Dengan desakan dari berbagai pihak, kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Apakah DLHK akan berbenah atau justru semakin kehilangan kepercayaan masyarakat? Waktu yang akan menjawab(MELY)
