(TAMPAHAN,COM) Berdasarkan hasil temuan kami di lapangan di beberapa proyek 1.penanganan long segmen Ruad jalan Sei asam Bakungin palingkau seberang batas Kalsel ( dak ) Rp 563.454.623,53. 2. Rekonstruksi jalan pengembangan tapen Pujon ABT dengan nilai Rp 1.265.303.535,33. 3. Rekonstruksi jalan lintas menuju kayu bulan ( ABT ) Rp 1.133.910.204, 75. 4.pekerjaan batu sambung - Sei ringin ( ABT ). Dengan nilai Rp.96.427.442,16 . 5. Jalan
.jpeg)
pengembangan kota Pujon ( ABT ) dengan nilai Rp 255.603.276. 6. Pekerjaan rekontruksi jalan lintas P2D supang ( ABT ). Nilai Rp.100.188.986,03. 7.rekontruksi jalan desa jangkang ( ABT ). Dengan nilai Rp 1.160.508.496,07. 8. Pekerjaan rekontruksi jalan Pujon bajuh ( DAU ) dengan nilai Rp 142.566.901,03. 9. Pekerjaan rekontruksi jalan bajuh kabupaten ( DAU ). Dengan nilai Rp.330.088.341,79. 10. Rekonstruksi jalan dalam kota Pujon dari bundaran menuju batu Antang ( ABT ). Dengan nilai Rp 491.774.268,45. Dari ke 10 .poin tersebut di duga proyek sarat dengan dugaan kuropsi, berdasarkan hasil temuan kami wartawan saat dilapangan dan hasil temuan BPK RI saat di lakukan pemeriksaan terhadap audit BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan tengah terhadap
.jpeg)
pemerintah kabupaten Kapuas tahun anggaran 2023 di temui pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan BPK RI memerintahkan kepala dinas PUPR PKP untuk mentruksikan PPK supaya memproses dan mempertangjawabkan terhadap potensi kelebihan akibat kekurangan volume ketidaksesuaian spesifikasi dan untuk menyetor kas daerah, dalam hal ini kami dari wartawan ingin kumpirmasi dengan pihak dinas PUPR kabupaten Kapuas, berkali - kali namun selalu gagal kerna pihak satpam yang berjaga di depan, menyatakan bahwa kadis PUPR sedang berada diluar atau tidak bisa di ganggu dan kami juga berusaha untuk menemui kabit bina marga PUPR kabupaten Kapuas pia telpon dan SMS beliau tidak bersedia kerna ada rapat dan kabit menyarankan agar kami menemui sektraris, lagi - lagi pihak satpam menyatakan sektraris tida ada di kantor, sehingga kami tidak bisa mendapatkan penjelasan tentang dugaan kuropsi yang ada di dinas PUPR kabupaten Kapuas, sampai berita ini kami sajikan ke publik, padahal dugaan kuropsi di dinas PUPR sejak tahun anggaran 2021 dan 2022 dan 2023 yang di beritakan ini cuma tahun anggaran 2023 dan kami juga menulis surat ke penegak hukum yang ada di provinsi Kalimantan tengah, seperti ke Kapolda dan Kejaksaan tinggi Kalimantan tengah di Palangka Raya,demi untuk mengurangi kuropsi yang terjadi selama ini marajalela di lakukan oleh para penjabat dinas PUPR untuk memperkaya diri sendiri untuk membeli mobil yang mewah hampir tidak ada penjabat yang tidak kaya raya dapat di lihat pota mobil berjejer milik para penjabat dinas PUPR kabupaten Kapuas berita bersambung ( hg )
