(TAMPAHAN.COM)Berdasarkan berita yang kami tayangkan di media online tentang dugaan kuropsi di dinas PUPR, BPKAD dan KNPI,ada salah seorang oknum penegak hukum menelpon kami dan mengancam untuk memanggil dan memperoses berita yang kami tayangkan untuk di sajikan ke publik,sehingga kami merasa mendapatkan tekanan akibat berita dugaan kuropsi yang terjadi di pemerintah kabupaten Barito Selatan dengan nilai yang pantastis Rp .3.342.665.074,75. Terdapat di dinas PUPR dan BPKAD dan KNPI dengan nilai Rp 3.183.450.590,50.oleh sebab itu kami mengirim surat laporan ke Kapolda dan Kejaksaan tinggi Kalimantan tengah, masalah kuropsi yang di duga di bek oleh oknum aparat penegak hukum yang ada di kabupaten Barito Selatan dan kami juga menulis surat laporan kepada KPK dan presiden dan wakil presiden, tentang dugaan kuropsi di pemerintah kabupaten Barito Selatan dari tahun anggaran 2021,2022,2023, yang maraja Lela selama ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan tengah dan di duga kuropsi tersebut untuk mempersiapkan dan menyukseskan salah seorang calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Barito Selatan tahun 2024 - 2029 / 2025 - 2030, dalam hal ini kami berusaha kumpirmasi dengan pihak kepala dinas PUPR kabupaten Barito Selatan, untuk mendapatkan penjelasan,lewat telpon namun nomor wa kami di blokir sehingga kami tidak bisa mendapatkan informasi tentang dugaan kuropsi di dinas PUPR kabupaten Barito Selatan sesuai dengan temuan BPK RI dan kami berusaha kumpirmasi dengan pihak PJ bupati,lagi - lagi nomor wa kami di blokir dan kami juga berusaha kumpirmasi dengan pihak ajudan PJ bupati, namun hasilnya nihil, Tampa ada jawaban dari ajudan, padahal data yang ingin kami kumpirmasi udah kami kirim melalui telepon,wa ajudan ,tapi rupanya dengan sengaja pihak pemerintah kabupaten Barito Selatan, mengabaikan maksut kami yang ingin kumpirmasi dengan pihak pemerintah kabupaten Barito Selatan,berita bersambung ( hg ).
.jpg)
