dugaan kuropsi pada dinas PUPR kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2023 yaitu beberapa Pakat proyek fiktif dengan anggaran yang pantastis Rp . .3.342.665.074,74.dan di duga juga terjadi tidak pidana kuropsi di BPKAD dan KNPI Rp. 3.183.450 590,50. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan tengah merekomendasi PJ bupati, agar pihak dinas PUPR dan BPKAD, KNPI agar mengembalikan ke kas daerah, namun sampai batas waktu yang telah di atur oleh BPK RI,tidak ada pun dinas yang mengembalikan ke kas daerah, dalam hal ini kami dari wartawan ingin kumpirmasi tentang temuan BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan tengah ini dengan pihak kepala dinas PUPR kabupaten Barito Selatan untuk kumpirmasi namun nomor wa kami di blokir sehingga kami tidak bisa mendapatkan hasil dan kami berusaha kumpirmasi dengan pihak PJ bupati Barito Selatan selaku penanggung jawab pemerintah kabupaten Barito Selatan,juga tidak bisa akibat di blokir dan berusaha kumpirmasi dg ajudan juga tidak mendapatkan penjelasan tentang dugaan kuropsi di pemerintah kabupaten Barito Selatan sampai berita ini di sajikan ke publik dan kuat dugaan hasil kuropsi di gunakan untuk membantu salah seorang yang mencalonkan diri sebagai wakil Bupati 2024 sehingga PJ bupati melakukan pembiaran terhadap dugaan kuropsi yang terjadi di lakukan oleh pihak dinas PUPR dan BPKAD, KNPI, agar pihak yang mencalon bisa jadi bupati dan wakil Bupati Barito Selatan, sehingga PJ bupati mengabaikan rekomendasi terhadap temuan BPK RI perwakilan provinsi Kalimantan tengah berita bersambung.( Hg ).
.jpg)