Tanggamus [Tampahan.com] – Kejaksaan negeri (Kejari) Tanggamus, tahan satu tersangka baru dalam kasus tindak pidana dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) fisik bantuan kelompok tani mandiri lebah madu di pekon Penantian kecamatan Ulubelu tahun anggaran 2021.
Kasi Pidsus Kejari Tanggamus, Ari Chandra Pratama mewakili Kepala Kejari Tanggamus, Nurmajayani mengatakan, penahanan terhadap Qodri berdasarkan surat Perintah Penahanan Kepala Kejari Tanggamus Nomor PRINT-163/L.8.19/Fd.2/12/2023 Tanggal 7 Desember 2023.
“Tersangka Q akan ditahan selama 20 hari kedepan yaitu terhitung dari tanggal 7 Desember 2023 sampai 26 Desember 2023 di Rutan Kota Agung,” katanya.
Tersangka Qodri kata dia, dalam perkara ini telah menerima aliran dana dari terdakwa Basuki Wibowo (BW) yang perkara pokoknya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang.
“Tersangka Q diduga menerima aliran dana dari terdakwa BW. Peran tersangka Q ini untuk pemenuhan pembuatan laporan administrasi terkait penggunaan dana hibah budidaya lebah madu pada Pekon Penantian Kecamatan Ulubelu baik untuk laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari masing-masing Kelompok Tani Hutan (KTH) seolah-olah dana hibah tersebut telah diterima sepenuhnya oleh masing-masing KTH,”terang Ari Chandra.
Atas perbuatannya tersebut, kata Ari Chandra, negara dirugikan sebesar Rp 152.000.000, namun Qodri melalui penasehat hukumnya telah menitipkan uang sebesar Rp152.000.000 kepada Tim Penyidik Kejari Tanggamus yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar uang pengganti.
“Kendati telah menitipkan uang pengganti, namun proses hukum terhadap tersangka tetap dilanjutkan. Uang pengganti yang dititipkan ini nantinya akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim,”ucap Kasi Pidsus.
Masih kata Ari Chandra,tersangka Qodri diduga melanggar Pasal 2 ayat 1,Pasal 3, Pasal 12 huruf (e), Pasal 11 Jo,Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Taltun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 20 Tahun. (Yoga)
