(TAMPAHAN.COM) temuan serta hasil kumpirmasi dg pihak kepala sekolah SMP negeri satu atap desa boronang menjelaskan bahwa dana bos di atur dalam membuat pelaporan dan harus pihak dinas pendidikan kabupaten Kapuas laporan untuk setiap kepala sekolah SMP yg ada di seluruh kabupaten Kapuas, jika pihak sekolah,yg membuat pelaporan penggunaan dana bos, maka pihak dinas pendidikan tidak menerima dan harus pihak dinas pendidikan, membuat pelaporan keuangan dana bos tersebut , akibat aturan tersebut dana bos harus di bagi - bagi untuk membuat pelaporan keuangan dana bos sesuai dengan tugas yang di kerjakan, contoh , saudara " R " mendapatkan bagian dari pembuatan laporan keuangan dana bos sebesar Rp 6.000.000.+600.000 setahun dan untuk kabit Rp 600.000 dan ada lagi uang pelicin agar urusan cepat di tangani,dan ini merupakan keterangan dari salah satu kepala sekolah dalam satu SMP negeri satu atap boronang, yang muridnya cuma 17 orang dan ini contoh lain cerita dengan SMP negeri yang muridnya ratusan ke atas mungkin lebih besar bayarnya untuk membuat pelaporan keuangan dana bos, akibat aturan yang berlaku di dinas pendidikan kabupaten Kapuas, sehingga dana bos tersebut tidak tepat guna, dan pihak kepala sekolah menggagap dana bos milik pribadi serta di gunakan untuk kepentingan pribadi ,ada yang beli mobil, bangun sarang walet, contoh,kabit yang membidangi SMP ,hasil bagi - bagi dana bos beli mobil dan ini merupakan mata rantai koropsi di dinas pendidikan kabupaten Kapuas, dan berita ini merupakan hasil kumpirmasi dg pihak kepala sekolah SMP negeri satu atap boronang di boronang dan saudara " R " di dinas pendidikan kabupaten Kapuas, dan kami dari wartawan global pos perwakilan Kalimantan tengah dan media online berusaha kumpirmasi dg kepala dinas pendidikan kabupaten Kapuas, tidak bisa di temui kerna kepala dinas ber tugas di luar daerah, namun permasalahan ini akan di laporkan ke PJ bupati dan penegak hukum yang ada di kabupaten Kapuas " barita bersambung ( H Gd )
