Sukabumi,tampahan.com– Penggunaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan. Pasalnya, penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp50 juta dipertanyakan setelah muncul perbedaan keterangan antara Ketua BUMDes dan Kepala Desa Kutajaya.
Ketua BUMDes Kutajaya, Deden, mengaku tidak pernah menerima anggaran penyertaan modal sebesar Rp50 juta pada tahun 2024. Menurut pengakuannya, dirinya hanya mengetahui adanya kegiatan pelatihan BUMDes dengan anggaran sekitar Rp5 juta yang dilaksanakan di tempat berbeda.
"Saya menjadi ketua Bumdes itu dari 2024 , ditahun itu tidak ada anggaran untuk penyertaan modal ke Bumdes yang saya tahu hanya ada pelatihan saja, dan adanya penyertaan modal itu baru tahun 2025 peruntukannta yaitu untuk proyek ayam petelur yang sampai hari ini masih saya kelola," ujarnya.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai realisasi dan penggunaan anggaran penyertaan modal BUMDes yang tercatat sebesar Rp50 juta dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2024.
"Saya akan pertanyakan hal ini ke pihak desa, karena saya sebagai ketua bumdes tidak pernah menerima apapun pada tahun 2024," Tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kutajaya, Udin Suherman, memberikan penjelasan berbeda. Ia menyebutkan bahwa anggaran Rp50 juta tersebut diperuntukkan bagi pengembangan usaha perusahaan jaringan internet atau WiFi yang dikelola oleh BUMDes.
"Di tahun 2024 penyertaan modal itu untuk pengembangan perusahaan wifi bukti transfernya juga ada dan di transfer ke yang bersangkutan," Bebernya.
Udin juga menyampaikan kemungkinan Ketua BUMDes lupa telah menerima anggaran tersebut. Menurut keterangannya, dana itu telah ditransfer ke rekening yang bersangkutan.
"Mungkin ketua bumdes lupa telah menerima uang, nanti kita pertanyakan lagi," Tandasnya.
Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai bukti pencairan, rekening penerima, mekanisme penyaluran, serta realisasi penggunaan dana untuk pengembangan usaha WiFi.
Pasalnya, penyertaan modal desa kepada BUMDes semestinya dapat dipertanggungjawabkanmelalui dokumen administrasi dan laporan keuangan, termasuk bukti transfer, pencatatan modal, serta laporan perkembangan unit usaha yang dibiayai.
Publik pun perlu mendapatkan kejelasan apakah dana Rp50 juta tersebut benar-benar telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya, serta bagaimana kondisi usaha WiFi yang disebut menjadi tujuan penyertaan modal tersebut.
(Tim)
