TAPANULI SELATAN, tampahan.com - Dunia pusaran kebijakan publik di Kabupaten Tapsel, Provinsi Sumut, belakangan ini dihangatkan oleh bergulirnya informasi di media mengenai tata kelola Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Narasi yang berkembang di ruang publik menyoroti adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam menentukan hingga menguasai pelaksana proyek pokir di lapangan. Sebagai pilar informasi, pers berkepentingan mengangkat dinamika ini bukan untuk menghakimi sebelum adanya pembuktian, melainkan sebagai fungsi kontrol sosial demi menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Bagi pihak legislatif dan eksekutif, khususnya Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), isu ini sejatinya menjadi alarm keras untuk berkaca pada sumpah jabatan yang diikrarkan di bawah kitab suci. Sumpah tersebut secara gamblang menuntut pemisahan yang tegas antara fungsi pengawasan budgeting dengan wilayah eksekusi proyek yang sepenuhnya merupakan ranah teknis birokrasi. Ketika batas-batas regulasi ini mulai tampak kabur di mata publik, maka komitmen etika para pemangku kebijakan publik sedang dipertaruhkan di hadapan masyarakat yang mereka wakili.
OPD selaku pengguna anggaran memegang tanggung jawab mutlak untuk tetap berdiri tegak di atas koridor profesionalisme tanpa harus tunduk pada intervensi politik dari pihak mana pun. Membiarkan proses penentuan pelaksana proyek didikte oleh kekuatan di luar sistem pengadaan yang sah, hanya akan mencederai prinsip keadilan berusaha dan merusak mutu pembangunan di Tapsel. Kepala OPD dan jajarannya harus berani menjadi benteng aturan, sebab pertanggungjawaban hukum dan administratif pada akhirnya akan melekat pada coretan tanda tangan mereka sendiri.
Di sisi lain, Aparat Penegak Hukum (APH) dituntut untuk senantiesa responsif dan cermat dalam memantau setiap riak informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran APH yang presisi dan objektif sangat dibutuhkan untuk menelaah apakah rumor yang beredar memiliki basis fakta yang kuat atau sekadar dinamika politik semata. Penegakan hukum yang transparan akan memberikan kepastian, sekaligus mencegah timbulnya mosi tidak percaya publik terhadap keseriusan pemberantasan potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Catatan kritis ini sama sekali tidak dilemparkan untuk menyudutkan personal maupun lembaga tertentu yang sedang mengemban amanah di Tapanuli Selatan.
Tujuan mendasar dari tulisan isi pemberitaan ini adalah sebuah refleksi kolektif demi mengingatkan kembali seluruh pejabat publik akan khitah dan tanggung jawab moral mereka. Merawat integritas daerah dimulai dari keberanian untuk mengoreksi diri, mematuhi regulasi, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar mengalir untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum.( Samsul Hasibuan )
