KABUPATEN BEKASI Tampahan .COM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budi Muhammad Mustofa, mengadakan kegiatan reses dalam rangka pelaksanaan sidang kedua Tahun Anggaran 2026 bertempat di lingkungan Perumahan Telaga Pesona, RW 17, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi pemerintahan setempat untuk mendengarkan aspirasi dan menyampaikan pandangan terkait pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Sabtu(2/5/2026)malam
Dalam kesempatan tersebut, Budi Muhammad Mustofa menjelaskan bahwa total anggaran pembangunan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bekasi tahun ini mencapai sekitar Rp 8,9 triliun. Namun, kondisi keuangan daerah dihadapkan pada tantangan signifikan akibat adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 650 miliar. Penurunan jumlah dana tersebut memberikan dampak langsung yang cukup besar, sehingga memaksa pihak penyusun kebijakan dan pengelola anggaran untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Ia mengakui bahwa keterbatasan sumber dana ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Ia menyadari bahwa kebutuhan masyarakat sangat beragam dan terus meningkat, namun kemampuan keuangan daerah tidak sebanding dengan seluruh tuntutan yang ada. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan prinsip skala prioritas yang ketat agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat terbesar bagi kesejahteraan warga.
“Kami menyadari banyaknya harapan dan kebutuhan yang disampaikan oleh warga, mulai dari perbaikan sarana prasarana, pelayanan dasar, hingga penanganan masalah lingkungan dan sosial. Namun, dengan pengurangan dana transfer sebesar Rp 650 miliar dari total anggaran sekitar Rp 8,9 triliun, kita harus bijak dalam menentukan arah pembangunan. Kita harus memprioritaskan hal-hal yang paling mendesak, memiliki manfaat langsung, serta memberikan dampak jangka panjang bagi kemajuan daerah,” ujar Budi saat memberikan penjelasan di hadapan peserta reses.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penentuan skala prioritas ini akan didasarkan pada usulan dan masukan yang diterima langsung dari masyarakat, serta pertimbangan kebutuhan mendesak yang telah teridentifikasi. Sektor-sektor yang dinilai paling krusial seperti perbaikan jalan dan drainase, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penanganan masalah banjir dan kebersihan lingkungan akan menjadi fokus utama alokasi dana. Sementara itu, program yang tidak termasuk dalam urutan prioritas akan disesuaikan pelaksanaannya, baik dari segi skala kegiatan maupun jadwal pelaksanaannya, atau bahkan ditunda sementara, hingga adanya peningkatan pendapatan daerah maupun masuknya sumber pendanaan tambahan yang sah dan terarah.
Selain menyampaikan pandangan mengenai pengelolaan anggaran, Budi juga mendengarkan langsung berbagai keluhan, usulan, dan harapan dari warga setempat terkait kondisi lingkungan, pelayanan publik, serta pembangunan di wilayah Kecamatan Cikarang Barat dan sekitarnya. Ia berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada rapat paripurna DPRD serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan yang tersedia.
“Kegiatan reses ini bukan hanya untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga untuk menjembatani suara warga dengan pembuat kebijakan. Meskipun menghadapi keterbatasan dana, kami akan terus memperjuangkan agar setiap rupiah anggaran yang tersisa dapat digunakan secara tepat, bermanfaat, dan pembangunan dapat berjalan secara adil serta berkelanjutan,” tegasnya.
Acara berlangsung dengan suasana terbuka dan interaktif, di mana warga juga berkesempatan bertanya dan berdiskusi secara langsung mengenai rencana pembangunan serta pengawasan penggunaan dana publik agar terhindar dari penyalahgunaan dan pemborosan.(RED/TIM)
