Laguboti,Toba(TAMPAHAN.COM) Pemerintah Kabupaten Toba menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Laguboti, Rabu (25/2/2026), di Aula Kantor Camat Laguboti.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, Asisten Pemerintahan Eston Sihotang, Kepala BPS Kabupaten Toba Sabar Harianja, unsur Uspika Laguboti, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta seluruh perangkat dari 22 desa dan 1 kelurahan se-Kecamatan Laguboti bersama perwakilan elemen masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar amanah peraturan perundang-undangan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat desa dan kelurahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Penguatan Landasan Pembangunan melalui Optimalisasi Potensi Daerah, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Pemerataan Infrastruktur Dasar, serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Sejalan dengan tema tersebut, Audi Murphy Sitorus mengajak seluruh pemangku kepentingan memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Toba, mulai dari desa hingga kelurahan, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang ada di Toba, di desa dan kelurahan, kita optimalkan supaya pembangunan berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Dalam forum itu, tercatat 121 usulan dari desa yang telah dirangkum di tingkat kecamatan. Namun, tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara langsung mengingat kebijakan efisiensi anggaran.
Karena itu, diperlukan penetapan skala prioritas dengan tetap menjaga orientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Bupati menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat. Efisiensi anggaran, menurutnya, perlu disikapi secara bijak melalui perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Ia juga menyoroti dampak penutupan operasional PT TPL yang menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, kebijakan penghentian pembiayaan BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat turut menjadi beban tambahan bagi APBD, yang berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memicu persoalan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di semua tingkatan pemerintahan. Pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada nilai-nilai berAKHLAK dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Hari ini, usul desa kita rangkum menjadi usul kecamatan, dan nantinya akan dimatangkan bersama dalam desk untuk ditampung dalam APBD 2027. Kami bersama Bupati juga akan berupaya agar anggaran pusat dapat dialokasikan ke Kabupaten Toba,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Toba berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang terarah, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.(TOMUAN SIBARANI)
