Berdasarkan investigasi lapangan Tim media pada Jumat (1/9/2026), sejumlah dinding rumah warga berdekatan dengan area proyek tampak mengalami keretakan. Getaran paling terasa intens terjadi pada rentang waktu pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB dari aktivitas pengerjaan offshore di tengah laut.
Ibu Saniri dan Ibu Kaisah (54), warga setempat, mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka menyebut getaran dan kebisingan alat berat membuat anak-anak kesulitan belajar dan sering terbangun di malam hari.
"Cucu saya sering terbangun dan menangis ketakutan. Anak-anak juga tidak bisa fokus belajar karena suara keras dari arah proyek," ujar Ibu Saniri.
Senada dengan Saniri, Ibu Kaisah menyoroti dampak ekonomi yang membayangi keluarganya akibat terganggunya akses laut.
"Saya sudah 54 tahun tinggal di Limbangan, baru kali ini mengalami hal seperti ini. Kalau perahu suami tidak bisa melaut karena akses muara (baro) tertutup lumpur proyek, kami mau makan apa?" ungkap Kaisah.
Selain dampak permukiman, nelayan lokal turut mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan yang ditaksir mencapai 70 persen. Wilayah tangkap mereka menyempit, dan alur pelayaran perahu nelayan terganggu endapan lumpur yang diduga berasal dari aktivitas pengerukan proyek.
Merespons kondisi tersebut, tiga organisasi kemasyarakatan Desa Limbangan melayangkan Somasi Terbuka bernomor 01/SOMASI/3-LEMBAGA/LMBGN/IX/2026. Somasi ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna Cerdas Berkarya (Rasono), Ketua KPL Mina Sejati Jaya (Tohadi), dan Ketua Gerakan Peduli Limbangan/GPL (Istamar A.T.).
Ketua KPL Mina Sejati Jaya, Tohadi, mendesak adanya solusi konkret dan keterlibatan warga lokal. "Kami nelayan Limbangan yang paling merasakan dampaknya. Kami minta kompensasi yang jelas, perbaikan alur muara, serta keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek. Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton," tegas Tohadi.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Limbangan, Rasono, melayangkan ultimatum terkait penyerapan tenaga kerja dan moda transportasi lokal.
"Sangat disayangkan jika armada perahu pengantar pekerja diambil dari luar wilayah, bukan dari pemuda Limbangan. Jika dalam 7×24 jam tidak ada tanggapan resmi, kami berencana menggelar aksi damai penghentian operasional perahu pengantar pekerja," tegas Rasono.
Ketua GPL, Istamar A.T., menambahkan bahwa tuntutan warga mencakup kompensasi dampak lingkungan serta transparansi alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).
Surat somasi tersebut dilaporkan telah ditembuskan ke 17 instansi strategis, di antaranya Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Kementerian LHK, KKP, SKK Migas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Indramayu, Polres Indramayu, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
Guna memenuhi asas keberimbangan berita (cover both sides), Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi ke pihak PT Polytama Propindo. Namun, tidak bisa dihubungi dan belum memberikan tanggapan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT Polytama Propindo, PT Adhi Karya, dan PT PDP belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan serta tuntutan warga Desa Limbangan tersebut. (Tim/Tomsus)
