Kabupaten Bekasi ll tampahan .com— Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur MBG Setiajaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan warga. Hal ini menyusul adanya keluhan mengenai menu makanan yang dibagikan pada Jumat, yang dinilai belum sebanding dengan anggaran per porsi yang disebut-sebut mencapai Rp10.000.
Berdasarkan informasi yang disampaikan warga, menu makanan tersebut terdiri atas dua potong roti tawar, satu butir telur ceplok, satu buah tahu bulat, tumis timun, dan tiga butir anggur.
Sejumlah warga mempertanyakan kesesuaian antara menu yang diterima penerima manfaat dengan nilai anggaran yang dialokasikan. Mereka berharap pihak terkait melakukan evaluasi terhadap penyediaan menu, transparansi pengadaan bahan pangan, serta pengawasan pelaksanaan program MBG.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan kekecewaannya terhadap menu yang diterima pada Jumat tersebut.
“Saya sebagai wali murid sangat mengeluhkan menu MBG hari Jumat ini. Isinya hanya dua potong roti, telur ceplok, tahu, dan tiga butir anggur. Kalau dihitung, menurut saya nilainya kurang dari Rp10.000,” ujarnya.
Warga tersebut berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti keluhan tersebut melalui evaluasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, perkiraan nilai makanan yang disampaikan warga belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Penilaian tersebut perlu didukung pemeriksaan harga bahan pangan, kualitas dan berat bahan, jumlah porsi yang diproduksi, biaya pengolahan, distribusi, serta komponen pembiayaan lain yang termasuk dalam skema anggaran program.
Oleh karena itu, klarifikasi dari pengelola Dapur MBG Setiajaya dan instansi berwenang diperlukan untuk menjelaskan dasar penyusunan menu, standar porsi, serta mekanisme pengadaan bahan pangan yang diterapkan.
Selain persoalan nilai anggaran, kecukupan kandungan gizi dan keamanan pangan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Menu MBG diharapkan memenuhi standar yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat.
Keluhan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan, langkah perbaikan perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, penilaian terhadap dugaan penyimpangan harus didasarkan pada data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tanggapan resmi pengelola Dapur MBG Setiajaya maupun instansi terkait belum tercantum dalam bahan yang diterima redaksi.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak pengelola dapur maupun instansi berwenang guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan persoalan ini dapat dijelaskan secara objektif.
Penulis: aceng
