Bekasi ,,tampahan com,,Sorotan tajam masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa setia mulya Kecamatan tarumajaya Kabupaten Bekasi ,propinsi jawa barat yang di duga anggaran ratusan juta rupiah di perlu transparan pendamping desa lemah dalam monitoring BPD , camat Tarumajaya dan pemerintah terkait
Dugaan laporan fiktif, dan aset usaha yang tidak berfungsi. Banyak kasus penyelewengan dana desa ini melibatkan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) namun tidak memberikan keuntungan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes.
,,menurut keterangan ,salah satu warga , BUMDES ,, desa setia mulya perlu adanya transparan ,ia bang anggaran tahun 2025 pada hal
bumdes harus transparan karena itu uang negara , pemdes desa , setia mulya perlu di kompirmasi pada awak media ,
Pasalnya, BUMDes Desa setia mulya yang dibentuk dari tahun sayangkan selalu bermanfaat hingga sampai tahun 2025 2026 menurut menerima penyertaan modal sebesar BUMDES tahun 2025Penyertaan modal ratusan juta ayam bertelur mangrak bangunan
Namun, hingga kini usaha tersebut dinilai tidak memberikan dampak berarti bagi masyarakat bahkan Laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan modal tersebut belum ada penjelasan
Salah satu warga desa warga mengatakan kepada media dirinya merasa sangat miris dengan sistem pengelolaan dalam penggunaan uang desa, Menurut apalagi soal ketahanan pangan yang anggarannya lumayan pantastis
Ia berharap kepada pemerintahan Instasi terkait seperti Inspektorat Daerah kab Bekasi untuk segera melakukan mengaudit BUMDes Desa setia mulya kecamatan Tarumajaya kab ,Bekasi atau anggaran ketahanan pangan.
Dugaan Ketidakjelasan pengelolaan dana BUMDes ini turut menjadi perhatian dari masyarakat, ia menilai kepengurusan BUMDes Desa setia mulya diikuti dengan transparan sehingga berpotensi menimbulkan dugaan penyimpangan, pemdes setia mulya
Ia berharap agar memberikan klarifikasi kepada masyarakat, apalagi ada warga yang menanyakan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes tersebut
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Desa setia mulya perlu pemdes blm bisa di kompirmasi
Blm dapet dimintai keterangan resmi terkait pengelolaan dana Bumdes.
Aceng
