JAKARTA Tampahan.COM – SDN Sunter Jaya 03, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, belakangan ini terus menjadi sorotan dan kerap didatangi oleh awak media serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kunjungan tersebut diduga kuat berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan dan ketidaktransparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan kepala sekolah, Nurhidayat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah narasumber di lingkungan pendidikan, masalah ini bukan hal baru bagi Nurhidayat. Sebelum memimpin SDN Sunter Jaya 03, ia menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Pademangan 03. Di tempat tugas lamanya itu, nama Nurhidayat juga sempat tersandung kasus serius terkait pengelolaan belanja modal dan pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan, yang diduga tidak sesuai prosedur dan merugikan keuangan sekolah.
“Pola yang dilakukan sekarang sama persis dengan saat beliau masih di Pademangan. Saat ada pengadaan barang, renovasi, atau pembelian perlengkapan, penunjukan penyedia jasa seringkali dilakukan sepihak, tidak lewat tender terbuka, dan ada indikasi pembagian keuntungan,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (26/5/2026).
Di SDN Sunter Jaya 03, dugaan serupa muncul dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun anggaran pemeliharaan dan pengadaan. Disebutkan, transaksi pembayaran kepada pihak ketiga seringkali tidak disertai laporan rinci, bukti dukung lengkap, atau persetujuan komite sekolah. Sejumlah pihak yang berkeberatan atau berniat melaporkan justru dihadang dan diselesaikan secara diam-diam agar tidak terbuka ke publik.
Menurut keterangan LSM yang telah berulang kali datang ke lokasi, akses informasi di bawah kepemimpinan Nurhidayat sangat tertutup. Setiap kali ada pertanyaan terkait laporan keuangan atau pembelanjaan, jawaban selalu berputar atau menolak memberikan data lengkap. Bahkan, ada informasi yang menyebutkan ia kerap berupaya meredam isu dengan cara pendekatan pribadi, agar wartawan maupun pengadu tidak menurunkan berita atau melapor ke dinas pendidikan.
“Sejak menjabat di sini, hampir setiap bulan ada saja keluhan dari guru, staf, maupun wali murid. Mulai dari soal pemilihan vendor yang tidak wajar, harga barang yang diduga dinaikkan, hingga pembayaran yang dicairkan padahal pekerjaan belum selesai atau barang belum diterima. Ini kebiasaan yang dibawa dari sekolah lama,” tambah sumber lainnya.
Pihak yang mengetahui hal ini khawatir praktik serupa terus berlanjut dan merugikan aset pendidikan serta dana publik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Nurhidayat maupun Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan rekam jejak masalah di sekolah sebelumnya.
Wartawan telah berupaya mengonfirmasi langsung ke kantor sekolah, namun Nurhidayat dikabarkan tidak berada di tempat dan belum dapat dihubungi. Isu ini dikabarkan akan segera dilaporkan secara resmi ke Inspektorat dan dinas terkait agar dilakukan audit menyeluruh dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Masih dikembangkan.
(Red)
