BEKASI-Tampahan.com-Proyek pengecoran jalan di Jalan Duta Utama 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang dibiayai dengan uang rakyat, memunculkan pertanyaan serius terkait kepatuhan, kualitas, dan keterbukaan. Pekerjaan yang sudah berlangsung berhari-hari ini tidak hanya tidak dilengkapi dengan papan informasi yang diwajibkan peraturan, tetapi juga diduga kuat dilaksanakan di luar ketentuan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga memicu kekhawatiran akan pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara.
Pantauan di lapangan menunjukkan satu hal yang mencolok: tidak ada satu pun papan informasi yang terpasang di lokasi pekerjaan. Padahal, peraturan yang berlaku secara tegas mewajibkan setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran publik untuk memajang data penting seperti sumber dana, nilai kontrak, spesifikasi teknis, nama pelaksana, jadwal pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab. Keberadaan papan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan dana yang digunakan berjalan sesuai tujuan. Tanpa adanya informasi tersebut, seolah-olah pekerjaan ini dikerjakan dalam kegelapan, seakan tidak ingin diketahui oleh publik.
“Kami hanya melihat ada pekerjaan, tapi tidak tahu apa-apa. Berapa biayanya? Siapa yang mengerjakan? Seharusnya seberapa tebal dan lebar jalannya? Semua tertutup. Kalau ini proyek milik rakyat, mengapa seolah-olah kami tidak berhak tahu?” tegas seorang warga yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan, Selasa (21/4/2026).
Kekurangan transparansi ini diperparah dengan temuan di lapangan yang menimbulkan kecurigaan mendalam. Warga yang memiliki pengetahuan di bidang konstruksi menyatakan bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya dianggarkan. Mereka menduga ketebalan lapisan beton jauh lebih tipis dari yang tercantum dalam rencana, jenis material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, dan ukuran panjang serta lebar jalan yang dikerjakan juga menyimpang.
“Kalau dikerjakan sesuai RAB, kualitasnya pasti jauh lebih baik dan tahan lama. Apa yang kami lihat di sini justru terlihat dibuat seadanya. Kalau ini dibiarkan, tidak butuh waktu lama jalan ini akan rusak kembali, dan akhirnya uang rakyat harus dikeluarkan lagi untuk perbaikan. Ini sama saja dengan membuang-buang dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain,” ungkap salah satu warga yang telah mempelajari standar teknis pembangunan jalan.
Pengamat pembangunan dan aktivis pengawasan keuangan negara menilai bahwa kondisi ini bukanlah kesalahan sepele. Menurutnya, ketiadaan papan informasi dan dugaan penyimpangan dari rencana biaya dan teknis merupakan tanda bahwa sistem pengawasan berjalan sangat lemah, atau bahkan ada kelalaian yang disengaja. Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara dan menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas yang layak.
“Setiap rupiah yang digunakan berasal dari hasil kerja keras rakyat. Jika pelaksanaannya tidak sesuai rencana dan tidak ada keterbukaan, ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah kepercayaan. Kami mendesak instansi yang berwenang untuk tidak hanya melakukan pengecekan, tetapi juga mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Jika terbukti ada penyimpangan, pihak yang bersalah harus ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi belum memberikan tanggapan apa pun terkait permasalahan ini. Masyarakat mempertanyakan, apakah pihak berwenang menyadari apa yang terjadi di lapangan, atau justru membiarkan hal ini berlanjut tanpa tindakan apa pun.
Redaksi Media Tampahan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berupaya mendapatkan tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait.
(Tim Tampahan.com)
