Bekasi(TAMPAHAN.COM)Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020, di duga ada penyesengan anggaran dana BUMDES sampai 2025 oleh Direktur Badan Usaha Milik Desa Kedung pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, khususnya pada alokasi 20% untuk ketahanan pangan, dinilai tidak transparan hingga menuai sorotan tajam dari masyarakat.
BUMDES desa Kedung pengawas di kelola sejak tahun 2020 / 2024/2025/adanya BUMDES yang di anggarkan dari anggaran dana desa salah satunya kegiatan 2025 bernilai pantastis pengecekan ternak ikan lele
Tahun 2020
50,000,000
50,000,000
Tahun 2024
124,000,000
Tahun 2025
204,706,000
136,586,400
Ada pun seperti program ternak bebek
Di tahun 2022 ( 108,500,000)
Tahun 2024 ternak bebek ( 139,200,000)
Tahun 2024 ternak kambing ( 183,800,000)
Yang di anggaran dana desa tahun ketahun
”Ini menguatkan kecurigaan kami bahwa ada dugaan dana Bumdes ada indikasi penyimpangan,” ujar salah seorang warga
Mereka menilai, dari awal berjalannya BUMDes di desanya. Tidak ada transparansi soal keuangan dan aset-aset milik desa.
“Hingga sekarang kami masyarakat tidak mengetahui, berapa sebenarnya nilai dan apa saja yang menjadi aset bersama di desa ini, terlebih lagi BUMDes saat ini sedang mengelola 20% dana desa untuk ketahanan pangan nilainya hingga ratusan juta,” katanya. Selasa (3/3/2026)
Ia menegaskan bahwa warga Desa Kedung pengawas ingin adanya transparan bukan di sembunyikan
Warga
, mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Inspektorat Daerah, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi hingga audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana negara tersebut.
”Kami menduga kuat ada penyimpangan dalam pengelolaan, pengunaan dana dan aset BUMdes, termasuk 20 persen uang desa yang dipercayakan kepada BUMdes . Ketertutupan seperti ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini uang negara, harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Hingga berita ini di publikasikan, Direktur BUMDes dan Kades kedung pengawas belum memberikan tanggapan terkait pengelolaan Dana Bumdes(aceng)
