TOBA,(TAMPAHAN.COM) 20 Februari 2026 – Jabatan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, hingga saat ini masih belum terisi secara definitif. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik di daerah tersebut.
Kabid Bina Marga merupakan pejabat struktural strategis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Toba. Posisi ini bertanggung jawab terhadap perencanaan, pembangunan, pengawasan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, jabatan ini berperan penting dalam aspek teknis kebinamargaan, preservasi jalan, serta menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Toba.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Toba diduga merangkap jabatan sebagai Kabid Bina Marga. Secara struktur organisasi pemerintahan daerah, Kepala Dinas merupakan pejabat Eselon II, sementara Kabid adalah pejabat Eselon III. Secara prinsip tata kelola pemerintahan dan manajemen birokrasi, kedua jabatan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh jurnalis media ini kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Toba. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi terkait alasan kekosongan jabatan tersebut maupun dasar kebijakan jika terjadi perangkapan jabatan.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan krusial:
*Apa alasan mendasar kekosongan jabatan Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Toba hingga saat ini?
*Apakah secara regulasi dan etika birokrasi Kepala Dinas PUPR dapat merangkap jabatan sebagai Kabid Bina Marga?
*Bagaimana dampak kekosongan jabatan strategis ini terhadap percepatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Toba?
Kekosongan jabatan strategis dalam struktur organisasi perangkat daerah berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi teknis, proses pengambilan keputusan, serta pengawasan proyek-proyek infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Masyarakat Kabupaten Toba berharap Pemerintah Kabupaten segera memberikan penjelasan terbuka sekaligus memastikan penataan organisasi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan demi menjamin profesionalisme dan akuntabilitas pemerintahan daerah.(TOMUN SIBARANI)
