INDRAMAYU, tampahan.com - Proyek pemerintah yang semestinya menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik kembali tercoreng. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, yang menelan anggaran Rp398,5 juta dari APBD Perubahan Tahun 2025, diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan dan jauh dari standar mutu yang seharusnyaseharusnya. Rabu (31/12/2025).
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Arthur Construction tersebut menuai sorotan tajam setelah hasil peninjauan langsung di lokasi menunjukkan sejumlah indikasi penyimpangan teknis. Mulai dari proses penggalian tanah hingga pemasangan batu belah. Proyek ini diduga kuat mengalami pengurangan kualitas dan kuantitas material sejak tahap awal pelaksanaan.
Di lapangan, terlihat pekerjaan galian yang tidak memenuhi kedalaman ideal, sementara pasangan batu belah tampak tidak presisi dan diduga menggunakan campuran semen dan pasir yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius akan daya tahan bangunan irigasi yang seharusnya menjadi urat nadi pengairan bagi lahan pertanian warga setempat.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pelaksana proyek diduga lebih mengedepankan keuntungan pribadi ketimbang kualitas pekerjaan.
“Coba lihat sendiri hasil pekerjaannya. Diduga kuat pelaksana terlalu banyak mengambil untung. Kualitasnya jauh dari yang seharusnya,” ungkapnya kepada jurnalis, Jumat (26/12/2025).
Narasumber tersebut juga menilai lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Indramayu agar tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
"Inspektorat harus segera melakukan audit teknis dan keuangan. Hitung secara detail volume pekerjaan dan kualitas materialnya. Ini penting untuk memastikan apakah ada kerugian negara dalam proyek ini,” tegasnya.
Desakan audit tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi proyek yang kerap berulang dalam pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD. Apalagi, proyek irigasi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Arthur Construction selaku pelaksana proyek maupun Kepala Bidang PSDA Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan terkait dugaan tersebut.
Publik kini menanti langkah tegas dari aparat pengawas internal pemerintah dan instansi terkait. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati agar uang rakyat tidak kembali menjadi korban proyek bermasalah yang dikerjakan tanpa tanggung jawab.
Tomsus/Tim
