Bogor(TAMPAHAN.COM)Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Bogor resmi memiliki nakhoda baru
Tokoh muda kharismatik sekaligus Bupati Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, dikukuhkan sebagai Ketua DPC ABPEDNAS Bogor, didampingi oleh Wakil Bupati H. Jaro Ade, bersama jajaran pengurus periode 2025–2030.
Acara pelantikan, yang berlangsung khidmat di Gedung Tegar Beriman pada Kamis, tgl (27 November 2025), dihadiri oleh ribuan anggota BPD dan simpatisan, serta unsur Forkopimda termasuk Danrem, Dandim, Kapolres, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Jabar, perwakilan kepala desa, dan masyarakat.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI, yang juga Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS Indonesia. Kehadiran Jamintel ini menegaskan komitmen penguatan peran BPD melalui sinergi dengan aparat penegak hukum.
BPD sebagai Parlemen Desa dan Lokomotif Perubahan
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Reda Manthovani menegaskan bahwa BPD merupakan "parlemen desa" yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan desa dan pencegahan potensi penyimpangan.
“ABPEDNAS harus menjadi motor pengawasan partisipatif, edukatif, dan solutif. Saya berharap DPC ABPEDNAS Bogor di bawah kepemimpinan Pak Rudy akan menjadi contoh nasional dalam memperkuat akuntabilitas desa, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa,” ujar Prof. Reda.
Beliau juga menekankan pentingnya sinergi BPD dengan kepala desa tanpa menghilangkan fungsi kontrol yang melekat sesuai amanat undang-undang.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., memberikan apresiasi tinggi atas kesediaan Rudy Susmanto memimpin organisasi BPD.
"Kabupaten Bogor adalah daerah besar dengan ratusan desa yang terdekat dengan Jakarta. Dibutuhkan figur yang memiliki rekam jejak kuat, integritas, dan kemampuan manajerial untuk memajukan Bogor. Bersama Abpednas, saya yakin Pak Rudy mampu menjadi lokomotif perubahan, penguatan kapasitas BPD, serta mendorong tata kelola desa yang transparan, modern, dan berpihak pada kepentingan rakyat," tegas Indra.
Ia menambahkan bahwa DPP akan mendukung penuh berbagai program pelatihan, sertifikasi, peningkatan kapasitas, hingga edukasi hukum bagi seluruh BPD di Kabupaten Bogor.
Komitmen DPC Bogor dan Pesan Sinergi dari Sekjen
Usai dilantik, Rudy Susmanto menyampaikan komitmennya, Bogor memiliki potensi luar biasa di sektor desa yang jadi penyangga Jakarta. ABPEDNAS Bogor akan fokus pada peningkatan kapasitas BPD, penguatan transparansi, dan mendorong pembangunan desa yang berkualitas serta selaras dengan arah kebijakan kabupaten.
Sebagai Bupati Bogor, Rudy menegaskan bahwa ABPEDNAS akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan desa tepat sasaran dan bebas dari persoalan hukum.
Kami siap bekerja sama dengan semua pihak, termasuk KPK, Kejaksaan, Kemendagri, dan para pendamping desa, untuk mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, dan akuntabel,” tambahnya.
Mengiringi momentum pengukuhan, Aditya Yusma, Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, menyampaikan pesan semangat melalui empat pantun:
"Hari ini hari istimewa Bupati jadi ketua dpc abpednas Mari BPD Perangkat desa & Kepala desa Gotong rotong jaga desa Jaga Indonesia
Kabupaten bogor tegar beriman Dipimpin rudy & ade cerdas rupawan Sinergi Kajari pak denny yg menawan Abpedas rumah besar bpd terdepan.
BPD Pengawas Desa Dengan hati jaga desa Antara pangrango dan gunung salak mempesona Abpednas kab Bogor maju dan berdaya"ucapnya
Ditempat yang sama, Ketua Asosiasi Peringkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar mengatakan, apa yang disampaikan oleh Jamintel Kejagung terkait kades terbelit persoalan hukum melonjak signifikan setiap tahun menjadi catatan tersendiri.
Sebab, dari sekian ribu kepala desa di Indonesia, masih banyak yang benar-benar ingin membangun wilayahnya.
"Makanya, statement beliau (Jamintel Kejagung) untuk menjaga semua desa, khususnya di Kabupaten Bogor yang memiliki sebanyak 416 desa itu memang harus digaris bawahi," ujarnya.
Ketua Apdesi Kabupaten Bogor pun sangat mengapresiasi program Jaga Desa.
"Kalau di Kabupaten Bogor kan Alhamdulillah, dari APH-nya solid. Kemudian koordinasi juga berjalan baik, kalau memang uang nisa dikembalikan ya dikembalikan. Lalu kalau masih bisa untuk dibangunkan segera dibangunkan," ucapnya.
Menurutnya, memang semua harus diberikan porsi pertanggung jawaban.
"Makanya dari mulai kecamatan tim pendamping desa Inilah harus benar-benar tim monev-nya itu harus sering turun ke bawah. Saya pun selaku Ketua Apdesi Kabupaten Bogor ditekankan oleh para APH dan Bapak Bupati serta Wakil Bupati untuk sering turun," katanya.
Pelantikan DPC ABPEDNAS Kabupaten Bogor dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan DPC ABPEDNAS, memperkuat pendampingan hukum.
Dengan dilantiknya jajaran pengurus baru, DPC ABPEDNAS Bogor berkomitmen antara lain Meningkatkan kompetensi BPD melalui pelatihan dan sertifikasi, Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam program Jaga Desa, serta Menggerakkan program 'Desa Taat Regulasi dan Bebas Penyimpangan'. Pelantikan ini menandai era baru bagi gerakan penguatan BPD di Kabupaten Bogor yang diharapkan semakin profesional, modern, dan berdaya bermartabat.(TIM/DAVI)
