OKU TIMUR TAMPAHAN.COM– Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Timur, Rozalino, menyatakan seluruh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada instansinya telah dikembalikan ke kas daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Rozalino saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Selasa (3/11/2026).
Selain menyampaikan bahwa temuan BPK telah ditindaklanjuti melalui pengembalian dana, Rozalino juga mengungkapkan bahwa Reno, PPTK kegiatan rutin yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban belanja, telah dinonaktifkan.
Namun, ketika awak media menanyakan lebih lanjut mengenai PPTK berinisial RNMu yang turut disebut dalam persoalan belanja pemeliharaan kendaraan, Rozalino terkesan tertutup dan belum memberikan penjelasan secara terbuka.
Padahal, berdasarkan Temuan Nomor 9 dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2025, terdapat sejumlah persoalan serius pada belanja Dinas Perhubungan.
BPK mencatat kelebihan pembayaran pemeliharaan kendaraan sebesar Rp63.670.631. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban GU III sebesar Rp108 juta yang tidak dapat diuji karena dokumen pendukungnya tidak tersedia saat pemeriksaan.
Dalam uraian pemeriksaan, RNMu juga disebut memberikan keterangan bahwa tidak seluruh belanja pemeliharaan dilakukan sesuai nota. Bahkan, selisih pembayaran disebut diserahkan kepada Plt Kepala Dinas untuk membiayai kegiatan yang tidak tersedia anggarannya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: apakah pengembalian dana dan penonaktifan PPTK sudah cukup untuk menjelaskan seluruh persoalan yang menjadi catatan BPK?
Sebab, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk menelusuri aliran dana, memastikan pihak yang bertanggung jawab, serta menguji kebenaran dokumen pertanggungjawaban.
Awak media masih membuka ruang bagi Kepala Dinas Perhubungan maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut demi keberimbangan informasi dan transparansi penggunaan anggaran daerah. (M.Tomo/tim)
