INDRAMAYU, tampahan.com – Peluang kerja ke Negeri Sakura kini menjadi primadona bagi generasi muda di Indramayu. Di tengah tingginya minat tersebut, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) IndraWijaya hadir menawarkan program Specified Skilled Worker (SSW), Magang, hingga program Engineering untuk lulusan diploma dan sarjana. Namun, di balik tawaran menggiurkan tersebut, muncul tanda tanya besar mengenai keterbukaan informasi dan legalitas operasional lembaga tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media untuk menjamin keamanan calon tenaga kerja justru mendapat respon yang tidak biasa dari pihak manajemen LPK.
Saat diajukan sejumlah pertanyaan kritis melalui pesan singkat WhatsApp—mulai dari kepemilikan izin Sending Organization (SO) resmi dari Kemnaker RI hingga rincian biaya transparan agar terhindar dari praktik "pinjam bendera"—pihak admin LPK justru terkesan menghindar.
"Ga usah memuat berita itu pa, standar info kaya kemarin saja untuk info seperti itu nnt kandidat atau pesertanya saja yg tanya langsung ke kami," tulis Admin LPK IndraWijaya saat dikonfirmasi.
Lebih jauh, pihak LPK bahkan mencoba mengintervensi independensi pemberitaan dengan meminta agar materi berita hanya berisi hal-hal yang mereka inginkan saja. "Untuk pemberitaan kita minta sesuai dengan berita yg kita ingin saja ya pak," tambah sang admin.
Sikap tertutup ini berbanding terbalik dengan urgensi perlindungan pekerja migran, mengingat masyarakat Indramayu masih dibayangi trauma kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pemagangan.
Dikutip dari media online Cibernusa, Direktur LPK: "Kami Adalah Lembaga Pendidikan"
Lanjut Direktur LPK "Kami bukan agen, kami adalah lembaga pendidikan. Tugas kami mendidik peserta hingga lulus ujian, membantu pengurusan visa, mempersiapkan keberangkatan, dan memantau peserta hingga tiba di Jepang," tegas Andri dikutip dari cibernusa.id
Menurutnya, LPK IndraWijaya menyediakan kurikulum intensif selama enam bulan yang mencakup bahasa Jepang (JFT-Basic A2/JLPT N4) dan budaya kerja. Pihaknya juga menjanjikan pendampingan selama masa kontrak tiga hingga lima tahun di perusahaan mitra di wilayah seperti Osaka, Fukuoka, hingga Tokyo.
Untuk tahun 2026, LPK yang berlokasi di Jl. Rajawali, Lemahabang ini mengklaim menyiapkan kuota sebanyak 140 peserta untuk berbagai sektor, di antaranya:
Program Magang Pertanian, konstruksi, kelautan, dan manufaktur.
Meskipun LPK IndraWijaya menawarkan fasilitas asrama dan simulasi ujian, publik tetap dihimbau untuk bersikap kritis. Hingga berita ini diturunkan, rincian mengenai nomor registrasi SO resmi dan jaminan tertulis refund (uang kembali) jika gagal berangkat sebagaimana yang ditanyakan dalam poin konfirmasi media belum dijawab secara gamblang secara administratif.
Transparansi biaya "hitam di atas putih" sangat krusial untuk memastikan tidak adanya pungutan tambahan mendadak yang sering mencekik calon pekerja migran di tengah jalan. Keamanan dan legalitas harus menjadi prioritas utama bagi pemuda Indramayu sebelum memutuskan untuk melangkah ke luar negeri. (Tomsus)
