TOBA(TAMPAHAN.COM)Pemerintah.Kabupaten Toba menggelar temu pers bersama wartawan dan wartawati di Gedung Kantor Bupati Lantai IV sebagai bagian dari refleksi satu tahun masa kepemimpinan daerah.
Selasa 17 Maret 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers dalam membahas capaian pembangunan sekaligus menyoroti berbagai persoalan pelayanan publik yang masih menjadi perhatian.
Acara yang berlangsung di lingkungan Kantor Bupati Toba ini diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Turut hadir Wakil Bupati Toba Audi Murphy Sitorus, Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sesmon Butar Butar, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen membangun keterbukaan informasi publik serta memperkuat sinergi dengan media sebagai mitra strategis pembangunan.
“Peran media sangat penting, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan kritik yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Toba,” ujar Audi Murphy Sitorus.
Memasuki sesi inti, pemerintah memaparkan sejumlah program dan capaian pembangunan selama satu tahun terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Namun, dinamika forum mulai menguat ketika sesi tanya jawab dibuka.
Sejumlah wartawan menyoroti berbagai isu krusial, di antaranya kendala pembangunan jalan menuju kawasan terpadu rest area wisata, serta lemahnya perawatan gedung dan taman yang telah dibangun dengan Anggaran yan Fantastis.
Isu tersebut dinilai mencerminkan belum optimalnya keberlanjutan program pembangunan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Audi Murphy Sitorus menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat.
“Tidak mungkin seluruh fasilitas bisa diawasi secara maksimal oleh dinas terkait setiap saat. Dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga apa yang sudah dibangun,” ujarnya.
Selain sektor infrastruktur, pertanyaan juga mengemuka dari bidang pertanian, pendidikan, hingga kesehatan. Masing-masing OPD memberikan tanggapan sesuai kewenangannya, meski dalam praktiknya, sejumlah jawaban dinilai masih bersifat normatif.
Sorotan tajam muncul dari awak media yang menilai belum semua pertanyaan dijawab secara terbuka dan substansial. Beberapa isu strategis, seperti realisasi program prioritas dan penggunaan anggaran, dinilai belum disampaikan secara rinci dan transparan.
“Jika pertanyaan media tidak dijawab secara lugas, di mana letak transparansinya? Publik membutuhkan jawaban konkret, bukan penjelasan yang berputar,” ungkap salah satu jurnalis dalam forum.
Situasi tersebut memunculkan kesan bahwa forum temu pers belum sepenuhnya menjadi ruang dialog dua arah yang setara. Pola komunikasi yang masih cenderung satu arah dinilai berpotensi mengurangi esensi kegiatan sebagai sarana kontrol publik.
Di akhir kegiatan, sesi wawancara khusus digelar bersama Wakil Bupati dan Kepala Dinas Kominfo guna memperdalam sejumlah isu yang belum terjawab secara tuntas dalam forum utama.
Temu pers ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas komunikasi publik.
Ke depan, masyarakat dan insan pers menantikan langkah konkret pemerintah daerah untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang lebih substansial—tidak hanya dalam penyampaian capaian, tetapi juga dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.(RIDWAN)
