SUKABUMI(TAMPAHAN.COM) Aliansi Aktivis Muda Sukabumi (AKMI) menyampaikan rapor merah atas satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Penilaian tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral generasi muda terhadap arah pembangunan daerah.
Dalam pernyataan resminya, AKMI menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, angka pengangguran yang terus meningkat, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga persoalan sosial dan akses pendidikan yang dinilai belum optimal.
“Setahun kepemimpinan berjalan, namun dampak konkret bagi masyarakat belum terasa signifikan. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi soal kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat,” demikian pernyataan yang disampaikan Presidium AKMI, Putra.
AKMI juga menyoroti data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp842.296.862.064. Menurut mereka, capaian tersebut menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
Namun demikian, AKMI mempertanyakan sejauh mana pengelolaan PAD tersebut telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam pernyataannya, AKMI menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap satu tahun kinerja kepemimpinan daerah.
2. Menuntut transparansi dalam pengelolaan PAD dan insentif daerah.
3. Mendesak percepatan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik dasar.
4. Menuntut kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
AKMI juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran daerah, termasuk insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah. Menurut mereka, setiap rupiah yang dihimpun dari rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata.
“Diam bukanlah pilihan ketika kepentingan masyarakat dipertaruhkan. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat dan bermartabat,” tegas Putra.
Aliansi Aktivis Muda Sukabumi menegaskan bahwa sikap kritis ini bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah, melainkan upaya mendorong perbaikan tata kelola dan kebijakan agar pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan pernyataan ini, AKMI berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog, evaluasi, serta memperkuat komitmen terhadap transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat luas.
